Agar proses pembangunan di Ibukota bisa berjalan dengan baik dan lancar, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, meminta proses lelang pengadaan barang dan jasa lebih diperketat pada tahun ini. 

Instrumen pengawasan yang ada jangan terlalu longgar. Dari awal harus sudah ketat

Pria yang akrab disapa Soni ini mengatakan, tidak ingin kasus penghentian pembangunan rumah susun di tujuh lokasi terulang lagi pada tahun ini. 

"Tahun ini BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa) harus lebih ketat dalam proses lelang," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/1).

Selain proses lelang, lanjut Soni,  konsultan manajemen pengawasan juga harus diperketat lagi. 

"Pengawasan harus lebih konsisten dalam mengawasi sesuai dengan rambu-rambu, instrumen pengawasan yang ada jangan terlalu longgar. Dari awal harus sudah ketat," ucapnya.

Kontraktor yang sudah masuk daftar hitam atau blacklist, Soni memastikan tidak akan bisa mengikuti proses lelang. BPPBJ telah memiliki daftar kontraktor mana saja yang masuk daftar hitam dan menjadi perhatian.

"Kalau daftar hitam itu tidak boleh mengikuti lelang apapun. Kalau sudah ditetapkan disebar di seluruh instansi pemerintah dan nggak berlaku di semua instansi pemerintah," tandasnya.